Fraud Control Plan   (FCP)

Korupsi di Indonesia dilakukan secara sistemik sehingga perlu penanganan yang sistematis. Hal tersebut sejalan dengan UNCAC tahun 2003 yang telah diratifikasi dengan Undang-undang No. 7 tahun 2006. Dalam article 5 UNCAC tahun 2003 disebutkan bahwa pencegahan korupsi juga harus dilakukan seiring dengan upaya represif dalam pemberantasan korupsi. Untuk pencegahan korupsi memerlukan instrumen yang dapat memperkuat pengendalian intern instansi pemerintah.

Fraud Theory :

Sistem ini ditandai dengan adanya atribut-atribut yang spesifik yang merupakan pendalaman atau penguatan dari sistem tata kelola setiap organisasi yang telah ada yang dipengaruhi oleh situasi dan kondisi masing-masing organisasi pemerintah.

FCP | 10 Atribut

  • Kebijakan Terintegrasi
  • Struktur Pertanggungjawaban
  • Penilaian Risiko Fraud
  • Kepedulian Karyawan
  • Kepedulian Pelanggan Masyarakat
  • Perlindungan Pelapor
  • Sistem Pelaporan Fraud
  • Pelaporan Eksternal
  • Standar Investigasi
  • Standar Perilaku dan Disiplin